KONSEP GOVERNANCE RATING

Pada dasarnya Corporate Governance adalah komitmen terhadap nilai dan perilaku bisnis yang etis. Tata kelola perusahaan  yang baik tercermin dalam interaksi yang adil, transparan dan bertanggung jawab antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Itulah mengapa penting untuk memiliki peringkat tata kelola perusahaan  oleh lembaga pemeringkat di Indonesia.

 

Praktek tata kelola perusahaan yang baik erat kaitannya terhadap semua pemangku kepentingan yang berurusan dengan perusahaan seperti karyawan, supplier, pemegang saham, kreditur dan  masyarakat. Analisis dari CRISIL, sebuah perusahaan analtik global yang menyediakan layanan Rating, Research dan Risk Policy Advisory berkedudukan di India. Mereka menganalisa bahwa kegagalan sebuah perusahaan sebagian besar disebabkan oleh kekurangan dalam praktek tata kelola perusaahaan yang baik seperti

  1. Kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh secara kolusi dengan auditor
  2. Kurangnya independensi dewan direksi dengan anggota dewan yang memilki hubungan keuangan yang signifikan dengan perusahaan supplier & konsumen
  3. Kompensasi yang tidak proporsional diberikan kepada anggota dewan eksekutif dan manajemen senior
  4. Kegagagalan fidusia (kepercayaan thd seseorang yang memiliki keterkaitan dengan group lain dalam sebuah bisnis) oleh dewan untuk melakukan peninjauan dan cek dan ricek secara detail dalam menyetujui proposal bisnis, walaupun sebenarnya semua informasi sudah diberikan oleh manajemen.

 

Mekanisme pengendalian internal perusahana yang lemah dan kurangnya pengawasa Tata Kelola Perusahaan saat ini menjadi fokus yang sangat penting bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan.

 

Konsep GCG yang berkembang saat ini mengakibatkan berdirinya lembaga- lembaga yang melakukan fungsi penilaian dan pemeringkatan terhadap penerapan GCG. Lembaga- lembaga tersebut mengembangkan metode penilaian berdasarkan prinsip dan sistem yang mereka anut masing- masing. Lembaga pemeringkatan internasional yang melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap penerapan GCG diantaranya yaitu

  1. Governance Metrics International (2004),
  2. Institutional Shareholders Service (2003),
  3. S&P Ratings.

 

Hampir di tiap negara memiliki sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang CG karena kesadaran dari masyarakat global akan pentingnya GCG dalam mengelola perusahaan. Pemerintah Indonesia turut menyadari fenomena global ini sehingga membuat berbagai kebijakan untuk mengaplikasikan konsep GCG dalam pengelolaan perusahaan. Sektor swasta dan kalangan masyarakat juga ikut turut membantu sosialisasi penerapan GCG dengan mendirikan lembaga- lembaga yang bergerak di bidang tata kelola perusahaan, diantaranya yaitu

  • Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI),
  • Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD),
  • The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).
  • Sebagai contoh Metodologi Riset dan Pemeringkatan CGPI

 

GCG melalui penerapan prinsip dasar Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness, pada riset ini dicerminkan dan diukur dengan enam cakupan penilaian riset dan pemeringkatan (CGPI, 2005), yaitu

  1. Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan adalah sistem CG yang mendorong anggota perusahaan untuk menyelenggarakan GCG dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.
  2. Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci adalah sistem CG yang dapat melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak pemegang saham.
  3. Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham adalah sistem CG yang dapat menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan tanggapan yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak pemegang saham.
  4. Peran Stakeholders dalam Tata Kelola Perusahaan Peran Stakeholders dalam Tata Kelola Perusahaan adalah sistem CG yang dapat mengakui hak-hak para stakeholder yang telah ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian kerjasama, dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan para 35 35 stakeholder dalam penciptaan kesejahteraan, lapangan kerja, kondisi keuangan perusahaan yang sehat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.
  5. Pengungkapan dan Transparansi Pengungkapan dan Transparansi adalah sistem CG yang dapat menjamin terlaksananya kelengkapan pengungkapan dengan tepat waktu dan akurat atas semua informasi material yang berkaitan dengan perusahaan melalui berbagai media.
  6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sistem CG yang dapat menjamin pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap pengelolaan perusahaan.

 

Menurut Corporate Governance Perception Index (2008) alat ukur yang digunakan oleh IICG untuk meneliti CGPI adalah :

  1. Komitmen Merupakan sebuah bentuk kesungguhan perusahaan dalam merumuskan inisiatif dan strategi segala kebijakan yang ada di perusahaan dalam penerapan CG.
  2. Transparansi Merupakan sebuah bentuk kesungguhan perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi internal perusahaan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang disampaikan mulai dari proses merumuskan, mengimplementasi, dan evaluasi kebijakan perusahaan.
  3. Akuntabilitas Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mulai dari proses perumusan, implementasi, hasil dan kinerja perusahaan.
  4. Responsibilitas Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan untuk menjamin akan taatnya perusahaan pada peraturan perundang-undangan, lingkungan dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
  5. Indepedensi Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan dalam menjamin tidak adanya intervensi yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam proses merumuskan, implementasi dan evaluasi hasil strategi dari perusahaan.
  6. Keadilan Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan dalam upaya memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada pemegang saham termasuk didalamnya mempertimbangkan kepentingan pemegang saham terkait perumusan, impelementasi dan evaluasi hasil.
  7. Kompensasi Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan untuk menggunakan kemampuan perusahaan sesuai dengan peran, inovasi dan kreatif termasuk dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi hasil.
  8. Kepemimpinan Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan untuk menunjukan berbagai macam tipe kepemimpinan yang dapat memberikan arah perubahan yang lebih baik untuk perusahaan termasuk kepemimpinan yang dapat membimbing staff perusahaan dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi hasil

 

FUNGSI DARI GOVERNANCE RATING

  1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders.
  2. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanam modal di Indonesia.
  3. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.
  4. Mempermudah mendapat dana pembiayaan sehingga dapat meningkatkan corporate value.

 

Rekomendasinya dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan.

Penerapan GCG di perusahaan sangat diperlukan sebagai contoh kasus di perusahaan BUMN. Berdasarkan hasil pengujian dan data diketahui bahwa 53,9% kinerja keuangan dipengaruhi oleh GCG dan 46,1% lainnya dipengaruhi oleh  faktor-faktor lain diluar variable GCG. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin baik penerapan GCG maka kecenderungan kinerja keuangan perusahaan semakin baik pula

 

 

 

 

 

Penjelasan tentang Governance Rating dan implementasinya pada perusahaan-perusahaan di Indonsesia, terus apa kritik dan rekomendasi saudara.

 

  1. GOVERNANCE RATING

Tidak diragukan lagi, corporate governance (CG) adalah topik hangat di seluruh dunia. Tidak satu hari pun tampaknya berlalu tanpa komentar pers, sebuah konferensi atau peluncuran kode baru, semuanya mengenai topik CG. Meningkatnya jumlah skandal korporasi dalam beberapa tahun terakhir telah mewarnai reoutasi CG dan mempertanyakan efektivitas struktur saat ini. Akibatnya, CG mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan, investor, dewan direksi dan lembaga pemeringkat.

 

Selama periode ini, banyak eksekutif puncak perusahaan raksasa, seperti WorldCom Inc., Enron Corporation, Tyco International Ltd., Adelphia Communications Corporation, Credit Suisse First Boston, untuk beberapa nama, telah terbukti melakukan persekongkolan, merancang skema untuk menyembunyikan perusahaan mereka. Utang dan membesar-besarkan keuntungan sambil menggelapkan jutaan dolar. Pemegang saham dan juga anggota legislatif telah terkejut dengan tindakan yang tidak dapat ditolerir tersebut. Tindakan dan praktik ini telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk penilaian CG dan sistem pemeringkatan. Lembaga pemeringkat profesional menghasilkan metodologi dan peringkat CG.

 

Beberapa sistem diperkenalkan untuk menentukan peringkat perusahaan, seperti

  1. The Governance MetricsInternational (GMI) Ratings
  2. The Corporate Governance Quotient (CGQ)
  3. The CorporateGovernance Score (CGS) of Standard & Poor’s
  4. The Board Effectiveness Rating (BER) of theCorporate Library (TCL)

 

Peringkat CG ini tampaknya berkonsentrasi pada kategori umum berikut:

  1. Board characteristics
  2. Ownership structure
  3. Compensation plans
  4. Anti-takeover devices
  5. Financial disclosures
  6. Internal controls
  7. Director education.Recent high-profile corporate failures

 

Banyak hal tersebut disebabkan oleh kelemahan tata kelola, hal tersebut semakin membuat banyak investor yang skeptis bahwa tata kelola adalah salah satu bentuk risiko tersendiri yang tentunya memerlukan perhatian dan analisis khusus. Namun, masih ada beberapa skeptisisme dari banyak kalangan, terutama investor, yang meragukan adanya hubungan antara indikator CG dan kinerja yang baik, seperti kinerja harga saham. Namun, juga benar untuk mengatakan bahwa banyak perusahaan masih tetap tidak yakin dan penerapan praktis prinsip CG yang baik telah “tidak semestinya” paling baik, dengan “form over substance” sering kali menjadi norma. Meskipun ada banyak upaya untuk mengukur tata kelola dari sebuah Perspektif Kepatuhan, saat ini tidak ada tolok ukur global untuk mengukur standar CG.

 

  1. MENGAPA PERUSAHAAN PERLU DIBERI RATING KINERJA CORPORATE GOVERNENCE

Chief Executive dan Chief Financial Officer dari bisnis manapun memiliki banyak kekuatan dalam sebuah perusahaan. CEO dan CFO harus bisa memimpin organisasi mereka dengan percaya diri dan berwibawa. Tetapi ketika uang orang lain (publik pada umumnya) terlibat, terutama di perusahaan publik besar, undang-undang dan pasar telah menciptakan serangkaian checks and balances untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dan masyarakat terproteksi dengan baik.Pemeriksaan dan keseimbangan ini meliputi: dewan direksi, akuntan, pengacara, analis keamanan, penasihat provisi, bankir investasi, komite audit, regulator, bahkan media cetak.

 

  1. TUJUAN UTAMA DARI PENDEKATAN CG SCORECARD

Selama beberapa tahun terakhir, beberapa sistem rating telah diusulkan dan diimplementasikan. Dalam penilaiannya, layanan rating ini bergantung pada informasi domain publik baik elektronik maupun cetak. Sistem ini didasarkan pada apa yang dikenal sebagai Scorecard. Scorecard sistem penilaian CG harus:

  • Memfasilitasi kerja analis dan investor melalui gambaran sistematis dan mudah dari semua isu goodgovernance yang relevan.
  • Memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menilai ‘jangkauan’ dan’ualitas ‘situasi pemerintahan mereka sendiri.
  • Memungkinkan penetapan nilai minimum oleh peminjam investor sebagai bagian dari politik investasi umum.
  • Aktifkan perbandingan antar-industri dan lintas negara.
  • Tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan melalui internet.
  • Pastikan tingkat pemakaian yang tinggi: penyelesaian Kartu Skor melalui alat terprogram (MS Excel) seharusnya dimungkinkan

 

  1. KRITERIA PENILAIAN

Selama beberapa tahun terakhir, beberapa sistem rating telah diusulkan dan diimplementasikan. Empat layanan rating yang paling dikenal memberikan matriks yang memberi peringkat pada kualitas direksi perusahaan. Layanan rating ini adalah:

  1. Layanan Pemegang Saham Kelembagaan (Institutional Shareholder Services / ISS)
  2. Standard and Poor’s (S & P)
  3. Tata Kelola MetrikInternasional (GMI)
  4. Perpustakaan Perusahaan (TCL).

 

Untuk tujuan penilaian mereka, layanan ini bergantung pada informasi domain publik baik elektronik maupun cetak. Setelah menilai perusahaan, sesuai metodologi spesifik mereka, akhirnya, mereka menghasilkan scorecard. Penilaian perusahaan bersifat indikatif dan dilakukan untuk perusahaan yang membayarnya. Hal ini tidak dimaksudkan untuk membantu investor mengambil keputusan investasi. Pada akhir proses pemeringkatan, sistem menghasilkan “skor total”, katakanlah dari seratus, yang selanjutnya tersegmentasi dengan rentang kinerja (% s) untuk mengkategorikan perusahaan sebagai sangat baik, bagus, bagus, dan lain-lain. Peringkat ini dapat Digunakan untuk membuat keputusan pemungutan suara proxy dan portofolio skrining untuk risiko investasi.

 

Hal ini dapat dilihat dari Tabel-1 bahwa jumlah variabel dalam sistem penilaian berkisar antara tujuh sampai enam puluh satu variabel, yang benar-benar sulit untuk ditimbang dan disematkan dalam satu fungsi objektif. Pada bagian berikut, kami menyajikan diskusi singkat tentang kategori sistem rating terpopuler

 

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,  transparan serta konsisten dengan peraturan perundangundangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

 

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

  • Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten(consistent law enforcement).
  • Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
  • Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara objektif dan bertanggung jawab.

 

Governance merupakan suatu sistem, di mana yang mengoperasikannya adalah manusia, adapun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. Good Governance merupakan prinsip sangat universal, sehingga menjadi rujukan bagi semua umat beragama, serta dapat ditemukan pada kultur budaya di manapun. Hal yang membedakan praktik Good Governance di suatu negara adalah Good Governance sebagai sistem, karena harus selalu menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa itu sendiri.

 

Didalam menerapkan governance yang baik, diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu pendekatan yang sarat sarat aturan atau sistem, dibanding pendekatan etika (Hard Law) dan pendekatan yang lebih menekankan pada tidak terlalu sarat aturan tetapi lebih pada pendekatan etika (Soft Law).. Sebagai contoh, Amerika dan Singapura lebih memilih pendekatan Hard Law, sedangkan negara-negara Skandinavia, Inggris dan Australia lebih memilih pendekatan Soft Low (Daniri, 2008).

 

 

  1. KRITIK

Indonesia masih menganut menggunakan pendekatan yang lembut, meski ditengah kenyataan perilaku koruptif yang berlebihan. Beberapa kajian rating tentang penerapan good corporate governance di Indonesia memberikan indikasi bahwa memang diperlukan dorongan hukum untuk dapat merealisasikan perubahan kultur ke arah yang lebih baik. Namun tentu saja hal ini bukan satu-satunya jawaban dari semua persoalan. Pendekatan komprehensif mencakup penerapan regulasi, implementasi yang konsisten, termasuk dalam pemberian sanksi yang sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, juga didukung dengan sistem penilaian kinerja yang adil, secara jangka panjang dapat mengubah perilaku. Dalam rangka membangun kultur yang etis dan berbasis governance yang baik, peran pemimpin sangat diperlukan guna menjadi panutan dan membangun integritas (Daniri, 2008).

 

  1. SARAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good corporate governance) yang baik. bahwa di negara-negara yang sedang berkembang (seperti di Asia) pelaksanaan corporate governance mempunyai variasi yang besar yang berbeda dengan pelaksanaan corporate governance di negara-negara maju. Besarnya variasi dalam pelaksanaan corporate governance menyebabkan corporate governance merupakan faktor yang berdampak signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan (Black, Jang, dan Kim, 2003).

 

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani letter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Jika dilihat dari sejarahnya, keberadaan corporate governance didasari oleh dua konsep penting.

 

  1. Konsep pertama, legitimasi penggunaan kekuasaan dengan dikotomi antara pemilik dan pengelola perusahaan (agency problems).
  2. Konsep kedua, pada kenyataannya tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap (incomplete contracts) antara pemilik dan pengelola perusahaan (Learmount, 2002).

 

Secara singkat, masing-masing konsep dapat dijelaskan sebagai berikut.

  1. Permasalahan Keagenan (Agency Problem) Menurut Monks dan Minow (1995) dalam Susanti (2008), perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam modal, keahlian, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam modal disebut sebagai pemilik (prinsipal), sedangkan pihak-pihak yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut agen (pengelola perusahaan). Adanya dua pihak tersebut (pemilik dan agen), telah menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme seperti apa yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Setelah melakukan penempatan atas modal yang mereka miliki, pemilik akan meninggalkan perusahaan tanpa adanya suatu jaminan bahwa modal yang telah mereka tempatkan tidak akan disalurkan untuk investasi atau proyek yang tidak menguntungkan. Kesulitan yang dirasakan oleh pemilik ini merupakan inti dari permasalahan keagenan.

 

  1. Kontrak yang Tidak Lengkap (Incomplete Contract) Setelah tahun 1970 muncul teori-teori ekonomi baru tentang perusahaan. Teori-teori ini dimunculkan oleh Alchian dan Demset’z pada tahun 1972 serta Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Alchian dan Demset’z serta Jensen dan Meckling memperkenalkan ide bahwa perusahaan merupakan nexus of contract (Learmount, 2002). Perusahaan merupakan nexus of contract mengandung arti bahwa di dalam perusahaan terdapat sebuah kontrak timbal balik (quid pro quo contract) yang memfasilitasi hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai partisipan lainnya yang terkait dengan perusahaan.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Bhasin, Dr. Madan, 2015, “Corporate Governance Rating Systems: A Powerful Tool of Accountability”,https://www.researchgate.net/publication/271191917_Corporate_Governance_Rating_Systems_A_Powerful_Tool_of_Accountability [accessed May 28, 2017].
  2. Mohamad Fajri dan Sofyan,Djalil, 2006, ”Penilaian GCG Perbankan”, Harian Suara Karya, Kamis 16 Maret 2006
  3. Wibowo, Edi, 2010, “Implementasi Good Corporate Governance

Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10, No. 2, Oktober 2010 : 129 – 138

  1. https://www.crisil.com/ratings/crisil-gvc-ratings.html [accessed May 28, 2017]
  2. https://www.slideshare.net/HarneetSingh13/business-ethics-and-corporate-governance-rating [accessed May 28, 2017]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s